DAFTAR ISI

 

Halaman

 

KATA PENGANTAR                                                                                               i

 

DAFTAR ISI                                                                                                           ii

 

I           PENDAHULUAN                                                                                       1

A.     Latar Belakang                                                                                1

B.     Pengertian Ketahanan Pangan                                                                2

C.     Pengertian Badan Bimas Ketahanan Pangan                                        3

 

II         PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KETAHANAN

PANGAN                                                                                                 5

A. Ruang Lingkup                                                                                 5

B.  Keragaan Ketahanan Pangan                                                                 6

C. Masalah dan Tantangan                                                                         14

D. Peluang                                                                                           19

 

III        KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN           21

A.     Landasan Hukum                                                                                     21

B.     Kebijakan Departemen Pertanian                                                       22

C.     Visi dan Misi Pembangunan Ketahanan Pangan                              22

D.     Tujuan                                                                                             23

E.     Sasaran                                                                                          23

F.      Strategi                                                                                           25

G.     Peranan dan Kewenangan Pemerintah                                              27

 

BAB IV PENGORGANISASIAN                                                                         31

A.     Tugas dan Fungsi                                                                                      31

B.     Visi dan Misi Badan Bimas Ketahanan Pangan                                 31

C.  Dewan Bimas Ketahanan Pangan                                                        32

 

BAB V PROGRAM JANGKA MENENGAH 2001-2004                                   34

A.     Program Utama                                                                                        34

B.     Program Kerja Operasional                                                       36

C.     Indikator Kinerja                                                                                       48

 

LAMPIRAN

1.      Kutipan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah tanggal 17 Nopember 2000

2.      Kutipan Surat dari Departemen Pertanian Nomor OT.210/01/B/XI/2000 tanggal 16 Nopember 2000                            

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

 

 

            Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian telah dibentuk Badan Bimas Ketahanan Pangan (Badan BKP) yang bertugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan. Badan BKP ini merupakan suatu unit kerja Eselon I sebagai penggabungan dari dua unit kerja  Eselon I yang sebelumnya ada, yaitu Sekretariat Pengendali Bimas dan Badan Urusan Ketahanan Pangan.

 

            Buku “Rencana Strategis dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Pangan 2001-2004” yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu Grand Strategy Pembangunan Sistem Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, merupakan upaya penjabaran lebih lanjut pada tataran operasional pengembangan sistem dan usaha agribisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan BKP ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan. Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman umum bagi aparat pemerintah di pusat dan daerah serta masyarakat yang bergerak dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

 

            Sebagai Edisi Pertama, buku ini disadari masih mengandung berbagai kelemahan. Namun demikian, mengingat mendesaknya keperluan untuk menerbitkan suatu acuan atau pedoman umum bagi pemantapan ketahanan pangan, maka kami berusaha menyusunnya dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, dalam mengoperasionalisasikannya tidak menutup kemungkinan terjadi-nya penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan strategis dan potensi sumberdaya pembangunan di daerah setempat. Seiring dengan itu, kami harapkan adanya saran dan kritik atas buku ini sebagai bahan penyempurnaan    untuk Edisi Kedua nanti.

 

 

               Jakarta,   April 2001

 

Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan

 

 

 

Dr.Ir. Achmad Suryana
I. PENDAHULUAN

 

 

A. Latar Belakang

 

           

            Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ke-tersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan batin, semakin dituntut  penyediaan  pangan yang cukup, berkwalitas, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis.

           

            Sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, beberapa komoditas pangan telah menjadi komoditas yang semakin strategis, karena ketidakpastian dan ketidak stabilan produksi pangan nasional, tidak selalu  dapat secara otomatis mengandalkan kepada ketersediaan pangan di pasar dunia. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara menetapkan Sistem Ketahanan   Pangan untuk kepen-tingan dalam negerinya.

 

            Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam sangat potensial, sudah sewajarnya harus mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya, karena pangan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam  bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Meskipun swasembada beras pernah dicapai pada tahun 1984, namun dengan adanya gangguan iklim dan perubahan orientasi pembangunan ekonomi, maka Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dalam arti luas, Indonesia juga belum mampu mencapai swasembada, apalagi bila dikaitkan dengan pemenuhan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

 

            Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan  pengaturan,  pembinaan, pengendalian,  dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

            Mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional sebagaimana dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yaitu "Mengembangkan sistem ketahanan  pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang".

 

            Dalam rangka memenuhi komitmen nasional tersebut , pemerintah  melalui  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000-2004, telah menetapkan  Program  Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan  dan konsumsi pangan  bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, beserta produk-produk olahannya; (2) mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, serta konsumsi yang lebih beragam; (3) mengembangkan usaha bisnis pangan; dan (4) menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.

 

            Sasaran program peningkatan ketahanan pangan adalah:  (1)  meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ke-tersediaan, dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan    pangan sumber protein; (2)  meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita; (3)  berkembangnya pola distribusi pangan yang mampu menjamin keterjangkauan pangan oleh masyarakat seara fisik dan ekonomi; (4) berkembangnya sistim kelembagaan    pangan di masyarakat yang partisipatif dalam menangani kerawanan pangan; dan (5) meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga;   (6) me-ningkatnya produksi  dan kualitas pangan seiring dengan peningkatan pendapatan para petani dan pelaku agribisnis lainnya; (7) menurunnya volume impor bahan pangan dan meningkatnya bahan pangan substitusi impor; (8) berkembangnya industri dan bisnis pangan; dan (9) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis   pangan.

 

 

B. Pengertian  Ketahanan Pangan

 

 

            Sesuai  dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau.

 

            Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

a.    Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ke-tersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

b.    Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.

c.    Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang  harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

d.    Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

 

           

C. Pengertian Bimas Ketahanan Pangan

 

           

            Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dalam pasal 16 dibentuk Badan Bimas Ketahanan Pangan (Badan BKP) yang merupakan suatu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur  Departemen Pertanian.  Selanjutnya, ditetapkan uraian tugas Badan Bimas Ketahanan Pangan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 01/Kpts/OT.210/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian yaitu "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan".

 

            Pengertian dan lingkup kegiatan pemantapan ketahanan pangan secara ringkas sudah dikemukakan dimuka. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas, tugas Badan BKP memantapkan ketahanan pangan dilakukan melalui pengkajian, pengembangan dan koordinasi. Pengkajian diarahkan untuk menghasilkan rumusan alternatif kebijakan, pengembangan diarahkan guna menginformasikan model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi diarahkan untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan, baik lintas sektor pada pemerintah pusat, antar pemerintah pusat dan daerah, maupun antar pemerintah     dengan masyarakat.

           

            Beberapa pengertian yang digunakan dalam pemantapan ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.         Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, karena pelaku utama pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah masyarakat itu sendiri.

b.         Rumah tangga Indonesia dicirikan oleh keterbatasan struktural dalam penguasaan aset produktif (terutama lahan sempit), sehingga secara sendiri-sendiri tidak mungkin mampu mengentaskan diri dari kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan.

c.         Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki rumah tangga yang terbatas dengan cara memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan.

d.         Bimas Ketahanan Pangan diartikan sebagai suatu sistem manajemen pembangunan ketahanan pangan yang berpangkal pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang terencana, berkelompok, dan partisipatif untuk mengembangkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang berkelanjutan.            

           

 


II. PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN

KETAHANAN PANGAN

 

 

A.     Ruang lingkup

 

           

            Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dari unsur-unsur yang merupakan subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut.

 

            Pembangunan  subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi dalam negeri, cadangan maupun impor dan ekspor.  Pembangunan subsistem distribusi mencakup aksesibilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis.  Pembangunan subsistem konsumsi mencakup jumlah, mutu gizi/nutrisi, keamanan, dan keragaman konsumsi pangan.

 

            Pendekatan yang ditempuh dalam membangun ketiga subsistem tersebut adalah koordinasi dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Pendekatan ini berbasis pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan desentralistis.

 

            Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Disamping itu, perlu juga didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan,  dan pengawasan.

 

            Ketahanan pangan diselenggarakan oleh banyak pelaku, seperti produsen, pengolah, pemasar,  dan konsumen, yang dibina oleh berbagai institusi sektoral, subsektoral, serta dipengaruhi oleh interaksi lintas wilayah. Keluaran yang diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak azasi manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, serta meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

 

            Kompleksitas dari sistem ketahanan pangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

 

B. Keragaan Ketahanan Pangan

 

            Selama ini pembangunan ketahanan pangan telah dilaksanakan dengan kinerja yag bervariasi dari tahun ke tahun. Keragaan dari ketahanan pangan pada beberapa tahun terakhir digambarkan melalui keragaan aspek-aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi.

 

1.      Keragaan Ketersediaan Pangan 

 

            Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 203,5 juta jiwa pada tahun 2000 dengan pertumbuhan 1.35 persen per tahun, membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup besar.  Di sisi lain, selama 10 tahun perkembangan produksi pangan strategis di Indonesia menunjukkan gejala yang cenderung mendatar dan bahkan menurun.  Perkembangan produksi, ekspor, impor pangan strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Perkembangan Produksi Beberapa Jenis Pangan Strategis di Indonesia

(ton)

Sumber : Departemen Pertanian dan BPS, diolah oleh Badan BKP-Deptan; *) Angka Sementara

 

            Akibatnya, impor pangan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan gejala belum cukupnya ketersediaan di dalam negeri (Tabel 2).

 

Tabel 2. Perkembangan Impor Beberapa Jenis Pangan Strategis                    (ton)

Sumber : Departemen Pertanian dan BPS, diolah oleh Badan BKP-Deptan

            Perkembangan ekspor komoditas pangan strategis menunjukkan adanya fluktuasi jumlah, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

 

Tabel 3.  Perkembangan Ekspor Pangan Tahun 1990, 1995 & 1999

(Ton)

Sumber:  Neraca Bahan Makanan (NBM) di Indonesia Tahun 1990, 1995 & 1999

*)  Tahun 1999  Angka Sementara

 

            Ketersedian pangan dilihat dari sisi produksi untuk beberapa komoditas tertentu banyak terjadi fluktuasi produksi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun dan juga menunjukkan gejala yang cenderung mendatar (leveling-off) dan bahkan menurun.  Beberapa indikasi terjadinya kondisi tersebut diantaranya adalah berlanjut dengan konversi lahan pertanian ke non pertanian, penurunan kesuburan lahan akibat degradasi kualitas lingkungan dan ketersediaan air semakin mengalami ketidakpastian akibat adanya gejala alam yang tidak mendukung.

 

            Ketersediaan pangan dari sisi impor mempunyai resiko yang sangat besar karena disamping makin terbatasnya devisa yang dimiliki juga adanya ketidakpastian dari segi jumlah dan harga di pasar internasional. Berdasarkan perkembangan produksi, impor, dan ekspor komoditas pangan pangan strategis, maka dapat diperkirakan kemampuan cadangan pangan dan ketersediaan pangan yang impikasinya berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional, dan wilayah. Untuk jelasnya, pada Tabel 4 tergambar kemampuan cadangan dan ketersediaan pangan pada periode 1990-1999.

 

 

 

 

Tabel 4.  Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 1990, 1995 & 1999

(Ton)

 

Sumber: Neraca Bahan Makanan (NBM) di Indonesia Tahun 1990, 1995 & 1999, diolah oleh Badan BKP; *)  Tahun 1999  Angka Sementara

 

 

2. Keragaan Distribusi Pangan

 

Sasaran pengembangan distribusi pangan mencakup tercapainya stabilitas harga pangan antar waktu dan antar wilayah, sehingga seluruh rumahtangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu.

 

Beberapa komoditi pangan tertentu, seperti beras, tingkat produksinya  mengikuti pola musiman. Bervariasinya tingkat produksi karena faktor musim dan berfluktuasinya permintaan terhadap pangan dapat menyebabkan terjadinya variasi harga antar waktu, di mana harga cenderung rendah pada saat produksi tinggi, dan meningkat pada saat produksi rendah (Gambar 2).  Stabilitas harga dapat dicapai dengan pengaturan sistem distribusi.

 

Gambar 2.  Rata-Rata Harga GKG dan Luas Panen Bulanan Pada Lima Tahun Terakhir (1995-2000)

            Variasi harga antar wilayah yang cukup tinggi dan berperilaku tidak konsisten juga dapat menunjukkan belum efisiennya sistem distribusi.  Gambar 3 memperlihatkan sebuah contoh tentang tingginya kesenjangan harga beras di beberapa kota di Indonesia, yaitu  Jakarta, Semarang, Medan dan Makasar. Harga beras di Jakarta dan Medan cenderung lebih tinggi dibandingkan di Semarang dan Makasar.

           

Gambar 3. Fluktuasi Harga Beras Bulanan (September 2000-Februari 2001)

           

            Keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat tercermin dari persentase pengeluarannya untuk pangan dibandingkan dengan total pengeluarannya. Semakin rendah persentase pengeluarannya untuk pangan menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi dari pendapatannya yang digunakan untuk membeli pangan yang berarti bahwa harga pangan semakin terjangkau.

 

            Tabel 5 menunjukkan perkembangan persentase pengeluaran per kapita untuk pangan.  Pada tahun 1999 persentase pengeluaran untuk pangan cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (1993 dan 1996). Hal ini menggambarkan telah terjadi penurunan daya beli masyarakat untuk pangan sejak tahun 1996.  Persentase pengeluaran per kapita untuk pangan di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan di perdesaan.  

 

Tabel 5.  Perkembangan Proporsi Pengeluaran Pangan Per kapita

(%)

Sumber: SUSENAS 1999, diolah oleh Badan BKP-Deptan

 

3. Keragaan Konsumsi Pangan

 

            Rata-rata konsumsi energi per kapita per hari pada tahun 1996 meningkat dibandingkan dengan tahun 1993, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Pada tahun 1999, tingkat konsumsi mengalami penurunan pada berbagai tingkat wilayah dibandingkan tahun 1996. Apabila konsumsi energii diperbandingkan pada berbagai tingkat wilayah tersebut, maka tingkat konsumsi energi terbesar adalah pada wilayah perdesaan. Angka rata-rata konsumsi energi pada tingkat nasional, yaitu 85 persen pada tahun 1993,  92 persen pada tahun 1996 dan 84 persen pada tahun 1999, masih berada di bawah angka kecukupan kalori (2.200 kkal/kap/hari).

 

   Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 1993 dan 1999 masih di bawah angka kecukupan protein, sebesar 50 gram/kap/hari. Pada tingkat nasional pencapaian tingkat konsumsi protein mencapai 91 persen pada tahun 1993, 109 persen pada tahun 1996, dan 97 persen pada tahun 1999. Perkembangan rata-rata konsumsi energi dan protein pada tahun 1993, 1996 dan 1999 pada berbagai tingkat wilayah, dapat dilihat pada Tabel 6.

 

 Tabel 6.  Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein per kapita 1993, 1996, dan 1999.

 

 

 

Sumber     : SUSENAS 1999, diolah oleh Badan BKP-Deptan

Keterangan: (...) perbandingan antara rata-rata konsumsi energi/protein dengan angka kecukupan energi sebesar 2200 kkal/kap/hr, dan protein 50 gram per kapita per hari.

           

 

            Jumlah energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 1999 sebesar 1.849 kkal, lebih rendah dibanding tahun 1996 sebesar 2.020 kkal. Terhadap sasaran standar kebutuhan energi, pencapaian konsumsi energi tahun 1999 menunjukkan bahwa semua kelompok pangan kecuali padi-padian masih di bawah komposisi yang diharapkan. Kelompok pangan padi-padian telah melampaui komposisi yang diharapkan, yaitu 110 persen pada tahun 1993, 114 persen pada tahun 1996 dan 112 persen pada tahun 1999. Hal in dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel. 7. Keragaan Rata-rata Konsumsi Energi Per kapita Per hari tahun 1993, 1996 dan 1999.

 

 

Sumber                   : SUSENAS Tahun 1999, diolah oleh Badan BKP-Deptan

 

            Keragaan konsumsi beras, sebagai salah satu komoditas terbesar dari kelompok pangan padi-padian antara tahun 1996 dan 1999 mengalami penurunan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun makanan jadi. Konsumsi beras per kapita per tahun pada tahun 1996 sebesar 133,48 kg, kemudian pada tahun 1999 terjadi penurunan menjadi 123,96 kg. Krisis ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab keadaan ini.

 

      Tingkat pengeluaran per kapita per bulan berpengaruh terhadap besarnya konsumsi beras per kapita per minggu. Pada tingkat nasional rata-rata konsumsi beras   mengalami kenaikan pada golongan pengeluaran di bawah Rp 150.000,- per bulan dan baru mengalami penurunan konsumsi beras pada golongan pengeluaran di atas           Rp 150.000,-, demikian pula di wilayah perkotaan. Pada wilayah perdesaan kenaikan konsumsi beras per kapita per minggu terjadi sampai pada pengeluaran di bawah        Rp 200.000 per bulan,-. Keragaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

 

Tabel 8.   Rata-rata konsumsi beras per kapita seminggu menurut golongan   pengeluaran per kapita sebulan tahun 1999.

Sumber  :  SUSENAS 1999, diolah Badan BKP-Deptan

 

C. Masalah dan Tantangan

           

            Pembangunan ketahanan pangan diharapkan  mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk terutama berasal dari dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu.. Kondisi ini menghendaki adanya harmonisasi antara aspek-aspek manajemen, penyediaan, distribusi, konsumsi, pemberdayaan dan kewaspadaan.  Permasalahan strategis dalam pengembangan ketahanan pangan dapat dilihat dari berbagai aspek tersebut di atas.

 

1.   Aspek Manajemen

           

            Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Dalam hal ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi.

a.       Dalam perencanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, masalah yang dihadapi antara lain: rendahnya ketersediaan data dan yang akurat, konsisten, dapat dipercaya dan mudah diakses; belum memadainya kesempatan dan kemampuan masyarakat didalam menyampaikan aspirasi di satu sisi, dan pengelolaan aspirasi di sisi lain; kebijakan makro ekonomi baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang belum menguntungkan produsen ataupun lembaga pemasaran hasil pertanian. Untuk kebijakan moneter, yang paling mencolok adalah pemberlakuan suku bunga komersil pada sektor pertanian. Hal ini dirasakan sangat membebankan produsen kecil, yakni petani dan nelayan. Kebijakan fiskal yang kurang berpihak juga pada tarif impor dan tarif ekspor. Tarif impor untuk beras yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini, selain besarnya yang terus menjadi perdebatan juga ketepatan penerapannya masih lemah, sehingga belum efektif melindungi produsen beras domestik. Di sisi lain, tarif ekspor untuk beberapa produk pertanian yang begitu besar merupakan disinsentif bagi petani untuk berproduksi. Kebijakan fiskal yang kurang berpihak antara lain ditunjukkan dengan pengenaan PPN untuk usaha pertanian, yang dapat melemahkan daya saing agribisnis pangan.  

b.       Masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dewasa ini antara lain: keterbatasan pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan aspek ketahanan pangan, belum maksimalnya pelayanan birokrasi, belum mantapnya standarisasi berbagai aspek ketahanan pangan, dan keberagaman kebutuhan dan potensi di berbagai wilayah.

c.       Tugas dan fungsi Departemen Pertanian dalam pembangunan nasional lebih terfokus pada aspek on-farm, padahal pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas sektoralyang menghendaki pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, berkerakyatan, dan terdekonsentralisir.  Untuk itu, koordinasi yang dapat menjamin adanya keserasian dan sinergi berbagai program merupakan salah satu fungsi dari keberhasilannya. Dalam membangun koordinasi ini, beberapa masalah yang dihadapi antara lain: masih adanya iklim ego-sektoral, bahkan dengan otonomi daerah dewasa ini dikhawatirkan semangat ego-regional akan berkembang; dan belum mantapnya kelembagaan koordinasi yang didukung oleh komitmen berbagai fihak.

 

2.   Aspek Ketersediaan Pangan

 

            Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu 203,5 juta jiwa pada tahun 2000 dan terus bertambah 1,35 persen per tahun, serta pesatnya perkembangan arus globalisasi  akan memerlukan ketersediaan pangan nasional yang cukup besar dan semakin beragam. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terus meningkat tersebut perlu diupayakan agar terpenuhi dari produksi dalam negeri.  Untuk mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain:

a.       Kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi   lahan  pertanian  ke lahan non pertanian; (2) menurunnya kesuburan tanah akibat degradasi kualitas lingkungan; dan (3) ketersediaan air untuk produksi pangan semakin terbatas dan tidak pasti akibat kerusakan hutan; (4) perubahan iklim; serta (5) persaingan  pemanfaatan air dengan sektor  industri dan pemukiman.

b.       Devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir bagi penyediaan bahan pangan semakin terbatas. Dalam lima tahun ke depan dengan hutang luar negeri yang sangat besar, maka kemampuan pemerintah dan upaya untuk impor bahan pangan sangat terbatas. Hal ini akan membahayakan ketahanan ekonomi dan keamanan nasional, apabila produksi pangan telah menurun mendadak dengan prosentase yang besar.

c.       Keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan pangan yang sudah lama dikenal di kalangan petani padi di pedesaan, sudah mulai memudar terutama di Jawa. Pengelolaan lumbung pangan saat ini, umumnya masih sederhana, dimana pengelolaannya masih bersifat sosial dengan skala usaha yang relatif kecil, dan masih terbatas pada usaha simpan pinjam natura (gabah) dengan kemampuan fisik yang  sederhana. Lumbung-lumbung pangan sederhana yang masih ada ini, perlu ditingkatkan menjadi lumbung pangan moderen, sehingga posisi tawar petani dapat ditingkatkan.

 

3.   Aspek Distribusi Pangan

 

            Permasalahan strategis dalam pengembangan ketahanan pangan juga dapat timbul karena masalah distribusi.  Ketahanan pangan menuntut agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Beberapa permasalahan penting yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

a.   Prasarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga  arus lalu lintas pangan kurang lancar. Hal ini mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara fisik dan ekonomis, karena kelangkaan pasokan akan memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat.

b.   Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum mampu berperan baik dalam menstabilkan harga. Pada saat panen raya, pasokan pangan hasil pertanian berlimpah ke pasar, sehingga menekan harga dan kurang menguntungkan petani.

c.   Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim, sehingga kelancaran dan biaya distribusi pangan ke seluruh wilayah sangat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan wilayah dan rumah tangga. 

 

4.      Aspek Konsumsi Pangan

 

            Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Keadaan gizi seseorang dikatakan baik apabila terdapat keseimbangan antara perkembangan fisik dan mental orang tersebut. Terdapat kaitan yang erat antara tingkat keadaan gizi dengan konsumsi pangan. Keragaan tingkat konsumsi pangan penduduk dipengaruhi perilaku masyarakat yang dinamis. Berbagai masalah yang dihadapi dalam konsumsi pangan adalah antara lain :

a.       Jumlah penduduk yang cukup besar sekitar 214 juta jiwa membutuhkan konsumsi sekitar 28,56 juta ton beras. Dengan penduduk yang terus bertambah, beban permintaan beras untuk untuk memenuhi permintaan yang terus me-ningkat akan menambah beran, terutama keterbatasan sumber daya alam sebagai basis produksi.

b.       Kebijakan pengembangan pangan yang terfokus pada beras, telah menurunkan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pangan karbohidrat lain, dan mempengaruhi lambatnya pengembangan usaha pe-nyediaan bahan pangan sumber protein (antara lain: serealia, daging, telur, susu ), dan sumber zat gizi mikro (seperti: sayuran dan buah-buahan).

c.       Penerapan teknologi pengolahan pangan lokal dan teknologi produksi di masyarakat tidak mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar. Perilaku konsumsi masyarakat terhadap pangan impor tersebut diperkirakan cenderung meningkat, terutama di perkotaan.

d.       Masyarakat di beberapa daerah tertentu masih mengalami kerawanan   pangan secara berulang (kronis) pada musim paceklik, demikian pula kerawanan     pangan mendadak (transien) di daerah yang terkena bencana. Kerawanan kronis disebabkan keterbatasan kemampuan produksi dan rendahnya pendapatan masyarakat pada daerah–daerah tertentu

e.       Pola konsumsi pangan dari segi sosial budaya, mencakup informasi, pengetahuan, dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh nilai dan norma kelembagaan maupun budaya lokal yang spesifik, dan yang dari segi ekonomi mencakup sistem perdagangan yang kurang jujur dan bertanggung jawab, serta tingkat pendapatan dan harga.

 

5.      Aspek Pemberdayaan Masyarakat

           

            Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang berlandaskan pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan perannya di masyarakat.

 

            Dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk menunjang ketahanan       pangan, maka proses pemberdayaannya mencakup semua stake holder, seperti: masyarakat tani, produsen, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya.  Namun demikian, agar sasaran dapat lebih terfokus maka pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada masyarakat tani miskin.

             

            Secara umum permasalahan dalam aspek pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah:

a.       Tingkat produktifitas tenaga kerja masyarakat terutama di pedesaan masih rendah yang mengakibatkan pendapatan juga rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi keluarganya.

b.       Tingkat kemampuan manajerial kelembagaan masyarakat masih rendah.  Khususnya untuk kelompoktani, masih terlihat dari masih banyaknya kelas kelompoktani Pemula dibandingkan dengan kelas-kelas kelompoktani lainnya yakni Madya, Lanjut dan Utama.

c.       Pemahaman dan/atau motivasi sebagian aparat pemerintah pada instansi yang membina ketahanan pangan masih rendah. Belum optimalnya motivasi sebagian aparat pada instansi yang membina ketahanan pangan.

d.       Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan bergizi.

e.       Terbatasnya akses masyarakat pada teknologi, permodalan dan pemasaran hasil sehingga menghambat upaya peningkatan produktifitas.

 

6.      Aspek Kewaspadaan

 

            Kewaspadaan pangan berkaitan erat dengan penanganan masalah gangguan akses pangan yang sering muncul, baik karena kondisi masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan dalam mengakses pangan, maupun gangguan pada kondisi ketersediaan pangan karena iklim. Keadaan tersebut merupakan masalah yang harus dipantau secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, karena sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan kerawanan pangan dan gizi masyarakat, yaitu:

a.      Masih adanya kondisi masyarakat yang berkemampuan rendah dalam mengakses pangan, karena keterbatasan penguasaan atas sumberdaya alam, sehingga kurang memberikan peluang berusaha di bidang pertanian pangan.

b.      Masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun berusaha semaksimal mungkin, tetap saja pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

c.      Adanya gangguan alam karena gejala iklim (El-Nino dan La-Nina), kejadian bencana alam lainnya, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat mempengaruhi proses produksi, sehingga menyebabkan rendahnya ketersediaan produksi pangan yang dapat diakses masyarakat.

d.      Masih adanya produk pangan yang belum memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan, yang dapat membahayakan konsumen.

e.      Munculnya instabilitas akibat gejolak sosial di masyarakat yang menimbulkan kerawanan pangan.

 
D. Peluang
 

1.       Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, maka data dan informasi dapat diakses secara cepat dan mudah oleh penggunanya. Ketersediaan data pangan dan informasi sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, potensi kelembagaan dan sumberdaya manusia yang ada dapat direvitalisasi untuk membangun data pangan yang akurat agar perencanaan di bidang pangan menjadi lebih terarah.

2.      Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam (tanah, air, perairan) relatif kaya dan beragam yang dalam menjamin ke-tersediaan pangan yang merata di seluruh pelosok tanah air dan sepanjang waktu.  Potensi ini dapat diwujudkan menjadi kemampuan riil melalui pene-rapan teknologi lokal spesifik dan ramah lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.  Pemanfaatan potensi ini dapat dipercepat melalui keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.

3.      Dalam rangka mengembangkan konsumsi pangan di masyarakat berdasarkan kecukupan konsumsi karbohidrat, protein, maupun zat gizi mikro yang dianjurkan, terdapat beberapa peluang besar, antara lain :

a.       Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah, masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan.
b.       Partisipasi industri pengolahan pangan makin berkembang, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
c.       Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan bertambah tinggi, sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah tepat dan gizi seimbang.
d.       Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk mengatur tingkat konsumsi pangan masyarakatnya secara lebih spesifik serta fleksibel dalam menghadapi masalah dan tantangannya.

III. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

 

 

A. Landasan Hukum

 

 

            Landasan Hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan, dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Peraturan per-undang-undangan yang menjadi acuan legal kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Ketetapan MPR     tentang GBHN 1999-2004, dan Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2000 tentang Propenas.

 

            Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 diamanatkan pembangunan   pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.  Demikian juga dalam GBHN 1999 - 2004 diamanatkan arahan bagi penyelenggara negara untuk mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan; dengan memperhatikan kemampuan produksi dan pendapatan petani. Dalam rangka memenuhi komitmen nasional tersebut, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas telah menetapkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

 

            Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah diberikan kewenangan kepada daerah dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab   untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan kemampuan wilayah. Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, hendaknya diartikan adanya kebebasan daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya, namun harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan termasuk ketahanan pangan nasional.

 

            Melihat adanya perubahan yang sangat mendasar tersebut, dalam kaitannya dengan  peran strategi ketahanan pangan, maka Departemen Pertanian memandang perlu untuk membentuk suatu kelembagaan yang dapat memperkuat koordinasi ketahanan pangan yang tidak semata-mata hanya mencakup aspek produksi saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu ketersediaan pangan, distribusi, kewaspadaan, dan konsumsi.  Kelembagaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan yang diatur oleh Keppres No. 41 Tahun 2001 merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 40 Tahun 1997, yang pada intinya bertujuan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996.

 

 

B. Kebijakan Departemen Pertanian

 

 

            Sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut di atas, maka pemba-ngunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

           

            Untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan, prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan adalah: (1) memanfaatkan ketersediaan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam (lahan, air, prasarana, iklim), sumber daya manusia maupun ke-tersediaan tekhnologi spesifik lokasi; (2) efisiensi ekonomi, dengan tetap memperhatikan keunggulan kompetitif wilayah; dan (3) distribusi yang mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif.

 

            Sesuai dengan kebijakan tersebut, pembangunan ketahanan pangan pada dasarnya bersifat pembangunan  lintas sektoral. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan memerlukan penanganan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang ketersediaan,    distribusi, dan konsumsi,  sehingga setiap rumah tangga dapat memperoleh pangan    sesuai dengan kebutuhan.

 

 

C. Visi dan Misi Pembangunan Ketahanan Pangan

 

 

            Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari pem-bangunan pertanian dan pembangunan nasional, karena itu visi pembangunan ketahanan pangan dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi dan misi pembangunan pertanian.

 

            Sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian, maka visi pem-bangunan ketahanan pangan adalah "terwujudnya ketahanan pangan yang berbasis sumber daya nasional secara efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang  sejahtera". Selanjutnya misi pembangunan ketahanan pangan adalah "meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal, melalui pengembangan  sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan terdesentralisasi".

 

 

D. Tujuan

 

 

            Sejalan dengan visi dan misi tersebut serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dirumuskan sebagai berikut:

 

1.       Mengembangkan sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara sinergis.

2.       Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah.

3.       Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

4.       Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita.

5.       Mengembangkan kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

6.       Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, serta budaya lokal.

7.       Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan  mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan di daerahnya.

 

E. Sasaran

 

            Mengacu pada arahan umum dan tujuan pembangunan ketahanan pangan, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional 2000 - 2004 yang akan dicapai adalah:

1.       Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, yang dicerminkan oleh: ke-tersediaan energi untuk konsumsi minimal 2.550 kkal/kapita/hari; ketersediaan protein untuk konsumsi 55 gram/kapita/hari, dengan perbaikan proporsi15 gram (27%) berasal dari hewani.

      Pada tahun 1999, ketersediaan energi dan protein per kapita per hari telah melebihi kecukupan, yaitu masing-masing 125,3 persen dan 119,5 persen.  Kontribusi bahan nabati terhadap ketersediaan energi dan protein masing-masing 91,0 persen dan 87,4 persen, sebaliknya kontribusi bahan hewani masing-masing 9,0 persen dan 12,6 persen.

2.       Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, yang direpresentasikan oleh konsumsi dari energi 2.200 kkal per kapita per hari; dan konsumsi protein 50 gram per kapita per hari, dengan kontribusi protein hewani 13,5 gram (27%). 

Pada tahun 1999, konsumsi energi dan protein per kapita per hari belum memenuhi kecukupan, yaItu masing-masing 84,6 persen dan 97,2 persen. Kontribusi bahan nabati (biji-bijian termasuk beras, bahan berpati, sayuran, kacang, buah) terhadap konsumsi energi dan protein masing-masing 67,3 persen dan 77,3 persen. Sebaliknya kontribusi ikan, daging, telur, dan susu terhadap konsumsi energi dan protein masing-masing 4,3 persen dan 18,2 persen.

3.       Rendahnya variabilitas harga antar wilayah dan antar waktu, serta rendahnya persentase pengeluaran terhadap pangan.

4.       Meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, yang ditunjukkan dengan menurunnya konsumsi beras di bawah angka tahun 1999 (124 kg/kapita/tahun), dan meningkatnya konsumsi pangan pokok lokal non beras.

Pada tahun 1999, kontribusi biji-bijian, bahan berpati, dan kacang dalam konsumsi energi adalah 57,7 persen; 3,3 persen dan 2,8 persen; sedangkan dalam konsumsi protein adalah 51,5 persen; 0,8 persen dan 9,9 persen.

5.       Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan dicirikan oleh:

a.       Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan tingkat manajerial masyarakat;

b.       Meningkatnya pemahaman dan motivasi aparat pemerintah dalam membina ketahanan pangan;

c.       Meningkatnya akses masyarakat pada teknologi, permodalan, dan pemasaran hasil, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha tani. 

6.       Menurunnya tingkat kerawanan pangan, yang digambarkan dengan:

a.       Terdeteksinya indikator kerawanan pangan secara dini dengan mengoptimalkan fungsi sistem informasi kewaspadaan pangan, sehingga mempercepat penanggulangan kerawanan pangan.

b.       Meningkatnya pemahaman masyarakat produsen dan pedagang produk pangan dalam sistem jaminan mutu pangan skala rumah tangga.

           

            Berbagai sasaran tersebut akan diwujudkan melalui kontribusi dari hasil upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai institusi pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat luas, di tingkat pusat dan daerah.

 

 

F. Strategi

 

 

            Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh dalam pembangunan ketahanan pangan adalah:

 

1.       Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pelaku, lintas wilayah, dan lintas waktu guna mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan.

 

2.       Pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan dengan fokus pada tingkat rumah tangga, dan dikembangkan dengan basis sumberdaya lokal.

 

3.       Ketahanan Pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat sebagai pelaku dan  pemerintah sebagai fasilisator (pemandu, pemacu, dan pemicu).

 

4.       Pengembangan sistem dan usaha agribisnis ketahanan pangan, dengan karakteristik sebagai berikut:

a.       Berdaya saing tinggi, diupayakan melalui:  efisiensi dengan memanfaatakan inovasi dan teknologi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta berorientasi pasar.

b.       Berkerakyatan, diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara luas, fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), dan menggunakan sumber daya yang dikuasai oleh rakyat.

c.       Berkelanjutan, diupayakan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan distribusi keuntungan yang adil.

d.       Desentralistis yang berati: sentra pertumbuhan agribisnis di daerah, meningkatkan kontribusi agribisnis terhadap PDRB, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah.

 

G. Peranan dan Kewenangan Pemerintah

 

1. Peranan Pemerintah

           

            Dalam rangka melaksanakan strategi/pendekatan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan, pemerintah berperan dalam memfasilitasi penciptaan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan ketahanan pangan. Upaya penciptaan kondisi tersebut dapat dilaksanakan  melalui:

a.       Penerapan kebijakan makro ekonomi yang kondusif, menyangkut: suku bunga, nilai tukar, perpajakan, investasi prasarana publik, peraturan perundangan, dan intervensi kegagalan pasar.

b.       Peningkatan kapasitas produksi nasional melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berbasis pada komoditas pertanian bahan pangan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam nasional, effisiensi penerapan teknologi spesifik lokasi, dan mengembangkan manajemen serta prasarana ekonomi untuk menghasilkan produk-produk pangan yang berdaya saing.

c.       Penanganan simpul-simpul kritis dalam pelayanan publik, seperti: sistim mutu, dan informasi pasar agribisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, transportasi, pendidikan dan pelatihan manajemen, kemitraan usaha agribisnis, pemupukan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, pendidikan gizi dan pengelolaan konsumsi, penerapan sistem mutu dan perlindungan konsumen dari bahaya akibat mengkonsumsi pangan.

d.       Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat agar mampu dan mandiri untuk mengenali potensi dan kemampuannya, alternatif peluangnya, dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dalam suatu perekonomian yang mengikuti azas mekanisme pasar yang berkeadilan.  Upaya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya: (a) pengembangan kelembagaan tani; (b) percepatan transfer teknologi kepada masyarakat; (c) mempermudah akses fasilitas produksi oleh petani/produsen dan pelaku usaha; dan (d) meningkatkan dan mempermudah akses pasar.

           

            Peran-peran pemerintah tersebut di atas dilaksanakan melalui instansi-instansi yang mengemban  misi yang bersangkutan, di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota    sesuai dengan kewenangannya dalam sistem otonomi daerah.  Pemberdayaan aparat pada masing-masing instansi pemerintah perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemahaman substansi, kerja sama lintas instansi, serta penyesuaian metoda dan prasarana pelayanannya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi fasilitas secara optimal dan efektif. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi tersebut, pemerintah mengembangkan proses dialog untuk memahami aspirasi dan kepentingan unsur-unsur "stake holders", agar   kebijakan dan pelayanan publik sedapat mungkin efektif merespon kebutuhan masyarakat.

           

            Dalam kerangka  mematuhi azas-azas  desentralisasi, pemerintah pusat dan propinsi membatasi perannya sesuai peraturan yang berlaku, khususnya pada urusan-urusan yang bersifat lintas daerah, serta membantu pemerintah daerah sesuai permintaan.    Pemerintah kabupaten melaksanakan perannya sesuai kewenangan otonomnya, namun tetap dalam kerangka sistem yang lebih luas. Setiap kebijakan perlu dipertimbangkan keterkaitan timbal baliknya dengan kehidupan di tingkat lokal, regional, hingga nasional, dan bahkan di tingkat global.

 

2. Kewenangan Pemerintah

 

            Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan      PP No. 25 tahun 2000, maka pelaksanaan manajemen  pembangunan ketahanan    pangan di pusat dan daerah yang dijabarkan dalam program pembangunan sistem ketahanan pangan, diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah, yang lebih memberikan peluang pada partisipasi aktif masyarakat. Kewenangan-kewenangan      tersebut antara lain:

 

a.    Kewenangan Pemerintah Pusat:

1)         Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan

2)         Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani

3)         Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, dan evaluasi produksi      pangan nabati dan hewani

4)         Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, dan evaluasi ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

5)         Penyusunan perencanaan terpadu ketersediaan dan cadangan pangan        nasional dan daerah

6)         Penyusunan pedoman pemantauan serta pengkajian pangan dengan distribusi dan perdagangan pangan strategis

7)         Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, dan perumusan kelayakan harga pangan strategis

8)         Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan

9)         Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi        pengadaan pangan

10)      Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu pangan nabati dan hewani

11)      Penetapan kebijakan perencanaan nasional pengembangan sistim informasi ketahanan pangan nasional

12)      Penetapan kebijakan nasional penanganan kerawanan pangan dan gizi

13)      Penetapan pedoman perlindungan konsumen terhadap mutu bahan pangan nabati dan hewani

14)      Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan, bimbingan pelatihan dan supervisi atas penyelenggaran otonomi daerah dalam kewaspadaan pangan

15)      Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan

16)      Penetapan pedoman umum pemberdayaan masyarakat

17)      Penetapan kebijakan pola pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat

18)      Penetapan kebijakan motivasi ketahanan pangan masyarakat.

 

b.    Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom Propinsi:

1)      Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2)      Koordinasi lintas Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan evaluasi produksi pangan nabati dan hewani

3)      Koordinasi lintas Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

4)      Perencanaan terpadu lintas Kabupaten/Kota dalam ketersediaan cadangan pangan strategis

5)      Penetapan standar pelayanan pengembangan distribusi pangan

6)      Koordinasi perencanaan dan pengendalian lintas Kabupaten/Kota dalam pengembangan distribusi dan perdagangan pangan strategis di wilayah       propinsi

7)      Penyusunan pedoman pemantauan pengkajian dan perumusan kelayakan harga pangan strategis

8)      Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan

9)      Koordinasi regional lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pengembangan sistim informasi ketahanan pangan

10)   Koordinasi regional lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan pemantauan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi

11)   Koordinasi regional lintas Kabupaten/Kota dalam pelatihan sistim informasi ketahanan pangan serta pelatihan sistim informasi ketahanan pangan serta pelatihan kerawanan pangan dan gizi

12)   Kebijakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang perlindungan konsumen atas bahan pangan

13)   Koordinasi regional antar Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat

14)   Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan motivasi dan partisipasi masyarakat

15)   Advokasi, konsultasi, dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam        meningkatkan ketahanan pangan

 

c.    Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten/Kota:

1)      Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani

2)      Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

3)      Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan   pangan pemeritah dan masyarakat

4)      Fasilitasi pelaksanaan, norma, dan standar pengembangan distribusi    pangan

5)      Pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan

6)      Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten/Kota

7)      Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistim pangan

8)      Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan

9)      Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan

10)   Pengawasan sistim jaminan mutu pangan

11)   Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat

12)   Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan

13)   Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala keku-rangan pangan serta keadaaan darurat pangan

14)   Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan

15)   Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi

16)   Pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan kelembagaan ketahanan     pangan di pedesaan

17)   Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan

18)   Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan

19)   Pelaksanaan promosi bahan pangan lokal

20)   Gerakan pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi terhadap pangan masyarakat

21)   Pemberdayaan kelembagaan petani (kelompoktani/koperasi) dalam rangka ketahanan pangan masyarakat

22)   Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan    pangan

23)   Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

24)   Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran   hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat


IV. PENGORGANISASIAN

 

 

A.     Tugas dan Fungsi

 

           

            Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Pertanian, Badan BKP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan ini menyelenggarakan fungsi:

 

1.       Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan;

2.       Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan distribusi dan harga pangan;

3.       Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan penganeka-ragaman konsumsi pangan;

4.       Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;

5.       Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan kewaspadaan pangan; dan

6.       Pelaksanaan administrasi Badan.

           

            Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Badan BKP didukung oleh enam Eselon II, yaitu: Sekretariat Badan; Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan; Pusat Pengembangan Distribusi Pangan; Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan; Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan Pusat Kewaspadaan Pangan.

 

 

B. Visi dan Misi Badan Bimas Ketahanan Pangan

 

 

            Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan pertanian visi Badan BKP  adalah sebagai suatu institusi yang handal, produktif, dan aspiratif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya nasional secara efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi tersebut, Badan BKP harus menjadi lembaga pemerintah yang handal dan  mampu melakukan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan dengan baik.

 

            Dengan visi tersebut, maka misi Badan BKP dirumuskan sebagai berikut:

1.       Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat guna mensinkronkan dan mengharmoniskan perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ketahanan pa-ngan nasional.

2.       Mendorong dan memfasilitasi peranserta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sesuai dengan sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.

3.       Meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, pemberdayaan, dan kewaspadaan pangan.

 

C. Dewan Bimas Ketahanan Pangan

 

           

            Penanganan koordinasi Ketahanan pangan khususnya yang menyangkut aspek produksi komoditas prioritas sampai dengan tahun 1998 telah dilakukan oleh kelembagaan Bimas, baik yang berada di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten.  Penanganan koordinasi tersebut dilakukan oleh Badan Pengendali Bimas yang dituangkan dalam Keppres No. 40 Tahun 1997. Untuk memperkuat forum koordinasi ketahanan pangan yang ada dengan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis, maka telah dibentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan yang diatur oleh      Keppres No. 41 Tahun 2001. Dewan BKP mempunyai tugas melakukan: (1) koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan; dan (2) evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan pangan nasional

 

            Dalam operasionalisasi Dewan Bimas Ketahanan Pangan ini secara administratif berjenjang, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dapat dijelaskan sebagai paparan berikut: 

 

1.   Di Tingkat Pusat

 

            Keanggotaan Dewan BKP terdiri atas Wakil Presiden sebagai Ketua, Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian, dengan beranggotakan: Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Kesjahteraan Sosial, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Kepala Bappenas, Kepala Bulog, dan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan selaku Sekretaris.

2. Propinsi dan Kabupaten/Kota

 

            Sebagai bagian integral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dihimbau untuk membentuk Dewan BKP Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan, serta melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan pangan di daerah masing-masing.. Dewan BKP Propinsi dan   Kabupaten/Kota diketuai oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Struktur organisasi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris merangkap Anggota.  Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota).

 


V.      PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH 2001–2004

 

 

A. Program Utama

 

 

            Sebagai upaya untuk mencapai sasaran pemantapan ketahanan pangan jangka menengah (2001 – 2004), ditetapkan dua program utama sebagai acuan kerja Badan BKP yang mencakup: (1) Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan; dan (2)Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan.

 

1.      Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan

 

           Program utama ini terdiri dari kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan secara kordinasi baik interen maupun eksteren dalam mewujudkan pemanpaatan ketahanan pangan. Kegiatan tersebut berdasarkan aspek ketahanan pangan, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

 

a.    Aspek manajemen

1)      Koordinasi perencanaan tugas dan anggaran;

2)      Pengembangan kerja sama dalam negri dan luar negeri;

3)      Penyediaan data dan pelaporan;

4)      Penanganan aspek hukum, ortala dan humas; dan

5)      Analisis dan evaluasi program.

 

b.     Aspek pengembangan ketersediaan pangan

1)      Pengkajian  neraca pangan strategis;

2)      Pemantauan produksi,ekspor,impor,dan stock; dan

3)      Perumusan alternatip kebijakan pengembangan  ketahanan pangan.

 

c.    Aspek pengembangan distribusi pangan:

1)      Pengkajian sistim harga dan distribusi pangan strategis;

2)      Pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis; dan

3)      Perumusan alternatif  kebijakan harga dan distribusi pangan strategis.

 

d.    Aspek pengembangan konsumsi pangan

1)      Pengkajian dan analisis pola konsumsi pangan berdasarkan NBM dan PPH; dan

2)      Pengkajian dan pengembangan sumberdaya bahan pangan lokal dan makanan tradisional.

 

e.       Aspek pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat

1)      Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program peningkatan produksi pangan;dan

2)      Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat untuk menunjang ketahanan masyarakat

 

f.        Aspek pengembangan kewaspadaan pangan

1)      Pengembangan sistim impormasi kewaspadaan pangan;

2)      Pengkajian dan pengembangan SKPG; dan

3)      Pengkajian dan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan kronis dan transient.     

  

2.      Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

 

            Program utama ini dilaksanakan dengan maksud memberdayakan masyarakat termasuk aparat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan. Program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

 

a.       Aspek manajemen

           Pelaksanaan teknis; pelayanan kepegawaian,keuangan,rumahtangga, perlengkap-an dan impormasi; serta pengamanan hkum, ortala dan humas.

 

b.    Aspek pengembangan ketersediaan pangan

1)      Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan;

2)      Pemberdayaan aparat dalam pengembangan ketersediaan pangan.

 

c.    Aspek pengembangan distribusi pangan

      1)  Pengembangan sistem tunda jual komoditas pangan strategis.

      2)  Pemberdayaan aparat dalam analisis harga dan distribusi pangan strategis

d.    Aspek pengembangan konsumsi pangan:

1)    Pengembangan kemitraan industri pengolahan pangan;

2)    Pemberdayaan masyarakat dalam penganeka ragaman pangan;

3)    Kampanye gerakan penganekaragaman pangan, makanan tertentu, ACMI.

e.       Aspek pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat:

1)      Pemberdayaan petani dalam pelaksanaan usaha tani;

2)      Pemberdayaan petani dalam penyediaan sarana,modal dan teknologi

3)      Penumbuhan motivasi dan partisipasi dalam peningkatan efisiensi usaha;

4)      Pemberian penghargaan ketahanan pangan;

5)      Pemasyarakatan lumbung pangan menuju ketahanan pangan.

 

f.        Aspek Pengembangan Kewaspadaan Pangan

1)      Pengembangan pola perlindungan konsumen atas mutu dan kerawanan  pangan;

2)      Pemberdayaan aparat daerah dalam kewaspadaan pangan;

3)      Pemberdayaan masyarakat dalam kewaspadaan pangan.

 

            Untuk mengetahui sasaran, indikator kinerja, output dan partisipasi instansi dari masing-masing kegiatan di atas dapat diperhatikan pada Lampiran 1.

           

 

B. Program Kerja Operasional

 

 

1.      Manajemen Koordinasi

 

            Manajemen koordinasi dan pemberdayaan ketahanan pangan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka mendukung kegiatan unit kerja atau lembaga lain yang terkait dengan pengembangan sistem ketahanan pangan. Untuk maksud tersebut, maka perlu dirumuskan kegiatan untuk jangka pendek, ta-hunan, dan jangka panjang. Untuk itu telah dirumuskan kegiatan-kegiatan sebagai rencana program kerja tahunan, sebagai berikut:

 

a.   Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan, dengan kegiatan meliputi:

1)          Koordinasi perencanaan, merupakan serangkaian proses perencanaan pengembangan sistem ketahanan pangan secara partisipatif antara pusat, daerah, dan lintas instansi, yang terkait dengan penanganan ketahanan  pangan, diiringi dengan koordinasi perumusan kebijakan dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pelaksanaannya agar  sasaran dan tujuan program dapat tercapai.

2)          Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang ketahanan pangan sebagai salah satu prasarana untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sistem ketahanan pangan.

3)          Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta informasi ketahanan pangan, sebagai bahan perencanaan dan pemberdayaan.

4)          Evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada masa yang akan datang.

5)          Penyusunan Rencana Teknis Ketahanan Pangan:

a)      Persiapan operasional program/proyek. Kegiatan ini merupakan forum koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempersiapkan kegiatan program/proyek dan membahas kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

b)      Ratekcan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari bawah, guna merumuskan dan menyusun program, kebijak-an, kegiatan proyek, dan pembiayaan tahun berikutnya dalam pemantapan ketahanan pangan.

c)      Sinkronisasi Program dan Proyek. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan dan mensinkronkan pendanaan proyek antara pusat dan daerah dalam rangka mempersiapkan satuan II dan III anggaran rutin dan pembangunan tahun berikutnya dengan materi: DUK dan DUP.

d)      Konsultasi Perencanaan Regional. Kegiatan ini dimaksudkan  untuk mempersiapkan Ratekcan tingkat nasional secara akurat berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah.

e)      Pembinaan Perencanaan Partifipatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membina aparat dan masyarakat tani dalam mewujudkan perencanaan dari bawah secara partisipatif.

6)          Pengembangan dan Penyempurnaan Kebijakan Pangan. Kegiatan ini merupakan aktivitas Tim Ahli Bimas (Keppres 40 tahun 1997) dan kelompok kerja (Keppres 41 tahun 2001) dalam mengembangkan ketahanan pangan secara dinamis, yang diselenggarakan melalui berbagai pertemuan koordinasi.

7)          Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memotret perkembangan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dan mengadakan evaluasi tiap akhir kegiatan.

8)          Pengembangan SDM Perencana.Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perencana dari berbagai pusat lingkup Badan Bimas Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan dengan kerjasama LPPM atau perguruan tinggi.

9)          Penyusunan pedoman umum, norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan nabati dan hewani dengan    mengadakan pengkajian dan pertemuan dengan instansi terkait, guna dalam rangka pemantapan rencana kewenangan Pusat dibidang bahan pangan nabati dan hewani

10)      Mendorong pembentukan Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi/Kabupaten/Kota. Upaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan adalah merupakan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi/Kabupaten/Kota akan sangat membantu Kepala Daerah untuk mengkoordinasi instansi terkait dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan.

 

b.    Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan, dengan kegiatan meliputi:

1)      Sosialisasi Program untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi tentang Bimas Ketahanan Pangan.

2)      Penyebarluasan data dan informasi ketahanan pangan sebagai alat bagi aparat dan pemberdayaan kepada masyarakat.

3)      Penyusunan pedoman umum, norma dan standart pengadaan,  pengelolaan dan distribusi bahan nabati dan hewani dengan mengadakan pengkajian dan  pertemuan bersama instansi terkait, guna pemantapan rencana kewenangan Pusat di bidang bahan  pangan nabati dan hewani.

 

2.    Pengembangan Ketersediaan Pangan

 

            Dalam mengimplementasikan program kerja ketahanan pangan pada tahunan, kegiatan pengembangan ketersediaan pangan adalah sebagai berikut:

a.       Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1)      Analisis Neraca Pangan Strategis, pengolahan, dan analisa data ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (produksi, ekspor, impor, cadangan      pangan, kebutuhan industri pangan), baik di tingkat nasional maupun wilayah.

2)      Perumusan alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan, merupakan kegiatan penyusunan alternatif kebijakan akan pentingnya ke-tersediaan pangan strategis khususnya saat menghadapi: (a) hari-hari besar (Hari Raya Keagamaan, Tahun Baru); (b) kondisi politik yang tidak stabil; (c turunnya produksi atau penyediaan pangan karena    pengaruh musim, bencana alam (kekeringan, banjir), serta serangan hama, dan penyakit; (d)  perilaku pasar dan harapan pelaku pasar untuk meningkatkan harga/pendapatan; dan (e) hambatan sistem distribusi dan pemasaran pangan. 

 

b.       Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan dengan kegiatan meliputi:

1)      Pembangunan ketahanan pangan masyarakat (SPFS), dilaksanakan untuk: (a) memotivasi masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta memperkuat ketahanan pangan wilayah secara partisipatif; (b) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan pembangunan ketahanan pangan di wilayah dan nasional; serta (c) memperkuat kelembagaan masyarakat.

2)      Pemberdayaan aparat pusat dan daerah dalam pengembangan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui : sosialisasi, seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

3)      Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan, dilaksanakan dengan menerapkan pola-pola sebagai berikut:

a)   Pola pemberdayaan petani dalam mensinergikan lembaga ekonomi yang ada dilokasi.

b)   Pola kerja sama kemitraan dengan kelembagaan ekonomi terutama penggilingan padi.

c)   Pola kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan.        

 

           

3.      Pengembangan Distribusi Pangan

 

            Sebagai upaya untuk mencapai sasaran kegiatan jangka menengah maka program kerja tahunan Pusat Pengembangan Distribusi Pangan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok pada dua program sebagai berikut:

 

a.   Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan dengan kegiatan meliputi:

 

1)      Pengkajian Sistem Harga Pangan. Harga pangan merupakan salah satu faktor penentu ketahanan pangan masyarakat, karena harga pangan menentukan keterjangkauan bahan pangan oleh daya beli masyarakat. Selain itu, status ketahanan pangan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat dinamis, berubah sesuai dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pengkajian sistem ketahanan pangan seyogyanya didasarkan pada informasi yang bersifat panel, yaitu informasi yang dikumpulkan dari sumber (responden) yang sama secara berkesinambungan, baik antar wilayah maupun antar waktu. Data panel tersebut akan menjadi acuan yang cukup baik untuk menangkap dinamika harga  pangan sebagai  salah satu bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan. Kegiatan pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data serta analisis atas indikator-indikator perubahan harga dan sistem distribusi pangan domestik yang didasarkan pada informasi yang bersifat panel. Secara spesifik, indikator-indikator yang akan dikaji meliputi harga (baik output maupun input pertanian pangan), upah di pedesaan (baik sektor pertanian maupun non pertanian yang dominan), struktur pasar, serta sistem distribusi dan pemasaran.

 

2)      Pengkajian Sistem Distribusi Pangan. Ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional, lokal, dan keluarga, sedangkan fasilitas distribusi pangan merupakan salah satu bagian dari sistem pangan, yaitu yang meng-atur dan memfasilitas agar pangan dapat didistribusikan dari lokasi produksi ke lokasi konsumsi. Masalah yang akan dikaji meliputi kondisi dan struktur sarana dan prasarana, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, serta fasilitas terminal/pelabuhan yang terkait dalam proses distribusi dan perdagangan komoditas pangan dan kelembagaan yang terkait dengan sistem distribusi pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang berkaitan dengan kelembagaan, sarana dan prasarana serta merumuskan alternatif kebijakan mengenai sistem pengembangan distribusi  pangan. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersedianya data dan informasi tentang kelembagaan, sarana dan prasarana, tersusunnya pola distribusi pangan, serta laporan hasil kajian.

 

3)      Pengkajian Sistem Evaluasi Harga Pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pangan dapat bersifat internal (domestik), dan eksternal dalam        kaitannya dengan sistem ekonomi global yang tidak mungkin dihindari.     Perubahan harga pangan juga terjadi berkait dengan faktor-faktor yang    sangat kondisional, seperti kelangkaan barang akibat gangguan produksi, tidak efektifnya proses distribusi, atau lonjakan permintaan. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan harga dan faktor determinannya perlu dilakukan di berbagai daerah strategis secara kontinyu. Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan data harga pangan antar sumber informasi pusat, dan pusat     dengan daerah dikembangkan untuk memperoleh data yang mutakhir,      sehingga perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan akurat pada waktu yang tepat. Pengkajian akan dilakukan dengan melakukan analisis data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Dari analisis atas data sekunder ini kemudian dijadikan acuan untuk menentukan lokasi pengkajian/pemantauan lapangan (in-depth study) dan pemilihan komoditas yang dikaji. Pemantauan lapangan umumnya akan dilakukan di beberapa kota besar (ibukota propinsi) dan daerah-daerah produsen komoditas terpilih. Indikator-indikator domestik yang akan dikaji meliputi harga, ketersediaan/stok, perubahan permintaan, perilaku produsen, pedagang, dan konsumen, serta instrumen  pengendalian harga dan ketersediaan yang dilakukan oleh        pemerintah daerah

 

4)      Koordinasi Pengembangan Pasca Panen. Dalam sistem ketahanan pangan ada dua subsistem yang dinilai cukup strategis dalam   penyediaan pangan dalam negeri, yaitu melalui peningkatan produksi dan distribusi/penyediaan pangan, serta melalui perbaikan pasca panen dan pemasaran. Rekomendasi teknologi panen dan pasca panen sudah banyak tersedia yang dihasilkan pemerintah, swasta, dan orang perseorangan. Namun penerapannya di lapangan memerlukan koordinasi bimbingan gerakan Pengembangan Pasca Panen dalam rangka meningkatkan harga yang stabil. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) meningkatnya mutu kerjasama dan koordinasi yang harmonis diantara lembaga yang terkait dalam pasca panen; (b) meningkatnya produksi pangan melalui perbaikan Pasca Panen; (c) menekan/meminimalkan kehilangan hasil pada waktu panen/pasca panen; dan (d) meningkatnya pendapatan petani melalui kebijakan harga yang stabil. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Pengembangan Pasca Panen ini adalah terwujudnya kesepakatan bimbingan gerakan pasca panen untuk meningkatkan harga gabah dan rumusan kesepakatan harga gabah serta laporan perkembangan gerakan pasca panen dan harga.

 

b.    Program Pemberdayaan dalam Ketahanan Pangan

 

       Pengembangan Sistem Tunda Jual Komoditas Pangan. Salah satu upaya     untuk mengurangi fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan ke pasar adalah dengan cara menyimpan sebagian dari hasil panen untuk dijual setelah harga membaik, dapat dikatakan penundaan penjualan. Untuk dapat memberdayakan petani agar dapat melakukan penundaan penjualan melalui kerjasama petani dalam suatu kelompok/koperasi serta melibatkan peran serta masyarakat dan desa dalam membangun sistem ketahanan pangan lokal melalui penundaan penjualan komoditas pangan dimusim panen raya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam pengem-bangan kelembagaan distribusi dan stabilisasi harga pangan serta mengembangkan mekanisme tunda jual oleh petani pada saat panen raya. Kegiatan yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, potensi petani dalam penjualan hasil panen, melakukan apresiasi dan sosialisasi serta membantu mengembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani/koperasi tani dalam menerapkan sistem tunda jual. Hasil yang diharapkan adalah   teridentifikasinya masalah pemasaran dan terwujudnya model sistem tunda jual serta tersosialisasinya model tunda jual.

 

4.      Pengembangan  Penganekaragaman Pangan

 

            Berbasis pada sumber bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal, maka pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk memperbaiki konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun mutu, termasuk keragaman dalam mewujudkan konsumsi pangan dan gizi yang seimbang. Hal ini ditempuh  untuk me-ningkatkan kualitas SDM seiring mengurangi ketergantungan pada beras dan pangan impor. Dengan terpenuhinya konsumsi pangan yang be-ragam dari waktu ke waktu, maka penduduk dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatannya sehari-hari secara produktif. Upaya pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan ditempuh dengan cara mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai kondisi agroekosistem yang beragam dan budaya lokal.

 

            Sebagai rencana program tahunan maka telah dirumuskan kegiatan-kegiatan  sebagai berikut :

 

a.    Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan

1)      Analisa dan perencanaan wilayah dengan pendekatan NBM dan PPH meliputi kegiatan penyusunan proyeksi kebutuhan konsumsi pangan nasional serta sosialisasi metode NBM dan PPH dalam    perencanaan kebutuhan  pangan wilayah.

2)      Identifikasi pola konsumsi berbasis sumber daya wilayah yang terdiri atas kegiatan inventarisasi, identifikasi potensi dan pemanfaatan pangan wilayah serta analisis tingkat preferensi masyarakat terhadap pangan dan produk   olahan, yang kemudian dibuat rumusan pola konsumsi wilayah.

3)      Pengembangan pangan lokal baik nabati maupun hewani dalam rangka diversifikasi konsumsi yang meliputi kegiatan identifikasi potensi komoditas     pangan, perancangan dan pengembangan strategi konsumsi pangan serta pemetaan sumber pangan potensial non beras ditingkat regional dan nasional.

4)      Peningkatan peran Pusat Kajian Makanan Tradisional dalam Penganeka-ragaman Pangan yang terdiri dari kegiatan : Inventarisasi dan identifikasi profil makanan tradisional dan lokakarya.

 

b.       Program pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1)    Sosialisasi dengan cara konsultatif maupun publikatif tentang  pengembangan makanan tradisional ke masyarakat, dengan melibatkan peran swasta dan LSM melalui kampanye dan pameran.

2)    Pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan LSM yang berhasil mengembangkan makanan lokal, makanan tradisional.

3)    Peningkatan peran swasta, asosiasi, organisasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik pangan lokal non beras serta pemasyarakatan teknologi maju, spesifik wilayah dan memperhatikan keamanan pangan.

4) Fasilitasi masyarakat dalam gerakan penganekaragaman pangan dan “Aku Cinta Makanan Indonesia”, melalui sosialisasi dan penyuluhan pola pangan beragam, baik melalui jalur formal maupun informal.

 

5.   Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat

 

            Pusat pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pemberdayaan ketahanan     pangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan tani dan kelembagaan pelayanan di samping meningkatakan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ketahanan pangan. Rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

 

a.       Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan, dengan kegiatan meliputi:

1)  Program Pemantauan Koordinasi Pelayanan Saprodi dan Modal, dengan kegiatan: koordinasi penyediaan saprodi dan modal, pelayanan alsintan dan optimalisasi lahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemantauan koordinasi pelayanan saprodi, modal dan pelayanan alsintan serta optimalisasi lahan.

2) Pengembangan Koordinasi Gerakan Teknologi Spesifik Lokasi, dengan kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Gerakan Teknologi, Pembinaan SDM Pertanian, Pengamatan Supra Insus dan Inbis dan Peningkatan Managerial Usahatani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi gerakan teknologi spesifik lokasi dan meningkatkan kemampuan SDM pertanian serta meningkatkan pemantauan Supra Insus dan Inbis.

 

b.       Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan

1)      Penguatan Kelembagaan Pedesaan, dengan kegiatan kelembagaan tani dan kelembagaan pelayanan serta  peningkatan kemitraan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani dan kelembagaan pelayanan dalam mengakses sumber permodalan, saprodi dan pemasaran serta meningkatkan peranan kelembagaan tani dan kelembagaan pelayanan dalam bermitra usaha.

2)      Pengembangan Motivasi, Promosi  dan Partisipasi Masyarakat, dengan kegiatan: (a) identifikasi kelompok masyarakat yang memotivasi pengem-bangan ketahanan pangan; dan (b) sosialisasi dan promosi ketahanan pangan melalui penyelenggaraan gerakan pengembangan motivasi dalam mengembangkan ketahanan pangan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menyelenggarakan lomba bagi kelompok masyarakat yang memotivasi pengembangan ketahanan pangan, disamping mensosialisasikan kebijakan ketahanan pangan.

 

6. Kewaspadaan Pangan

 

            Kewaspadaan pangan dan gizi diartikan sebagai kesiapan secara terus-menerus untuk mengamati, menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan dan gizi. Dengan kewaspadaan tersebut diharapkan masalah kerawanan pangan dan gizi dapat ditanggulangi secara dini, mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah, yaitu kelaparan, gizi buruk, gangguan kesehatan, hambatan pertumbuhan fisik dan intelegensia serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

 

            Kesiapan tersebut diwujudkan melalui suatu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta pengembangan sistem informasi ketahanan pangan. Untuk maksud tersebut, dirumuskan kegiatan tahunan melalui dua program, sebagai berikut:

 

 

a.    Program Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan, terdiri atas dua kegiatan pokok yaitu: pengembangan sistim informasi kewaspadaan pangan dan gizi dan Penanggulangan kerawanan pangan serta koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan.

1)   Pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Sistim informasi pangan dan gizi merupakan komponen penting yang menunjang pengembangan sistim ketahanan pangan. Sistim informasi ini memberikan data info yang menggambarkan situasi pangan dan gizi wilayah, dan selanjutnya menjadi dasar untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah penyediaan, distribusi dan data kerawanan pangan. Dalam rangka menunjang proses pelaksanaan desentralisasi, sumberdaya manusia atau SDM aparat di daerah perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa data menjadi informasi yang tajam dan akurat untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan di daerah. Sejalan dengan itu maka upaya mengoptimalkan pelaksanaan SKPG perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan SDM petugas di daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

a)      Penyusunan disain, materi informasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

b)      Penyusunan Peta Keswasembadaan Pangan.

c)      Pemantapan indikator kewaspadaan pangan.

d)      Menyusun laporan SKPG untuk FAO dalam bentuk Food and Nutritional Country Profile.

 

2)   Penanggulangan kerawanan pangan serta koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan. Koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan bertujuan mengumpulkan data dan analisa data tentang mutu keamanan pangan serta menginventarisasi permasalahan dalam upaya mencapai keterpaduan dan penanganannya. Untuk itu perlu dirumuskan kegiatan tahunan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk tahun 2001 kegiatan yang akan dilakukan adalah :

a)      Identifikasi lokasi dan masalah kerawanan pangan.

b)      Identifikasi dan koordinasi masalah data mutu dan keamanan pangan.

c)      Pemantapan pedoman SKPG.

d)      Pengawasan sistem jaminan mutu pangan bagi produsen dan pedagang sesuai jenis pangan.

 

b.       Program Pemberdayaan petugas dalam Kewaspadaan Pangan.

 

1)      Pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Sistim informasi pangan dan gizi merupakan komponen penting yang menunjang pengembangan sistim ketahanan pangan. Sistim informasi ini memberikan data info yang menggambarkan situasi pangan dan gizi wilayah, dan selanjutnya menjadi dasar untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah penyediaan, distribusi dan data kerawanan pangan. Dalam rangka menunjang proses pelaksanaan desentralisasi, sumberdaya manusia atau SDM aparat di daerah perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa data menjadi informasi yang tajam dan akurat untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan di daerah. Sejalan dengan itu maka upaya mengoptimalkan pelaksanaan SKPG perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan SDM petugas di daerah. Untuk itu perlu dirumuskan kegiatan tahunan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk tahun 2001 kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a)    Sosialisasi Sistem Informasi pangan dan gizi.

b)      Sosialisasi manfaat dan fungsi setiap komponen dalam SKPG.

c)      Identifikasi pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam penanggulangan kerawanan pangan.

d)      Pemberdayaan kelompok dalam mengatasi masalah pangan dan gizi.

2)      Penanggulangan kerawanan pangan serta koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan, bertujuan mengumpulkan data dan analisa data tentang mutu keamanan pangan serta menginventarisasi permasalahan dalam upaya mencapai keterpaduan dan penanganannya. Untuk itu perlu dirumuskan kegiatan tahunan antara lain sebagai berikut:

a)      Pemberdayaan Tim Fasilitator Pengembangan SKPG.

b)      Peningkatan metode pengolahan dan analisis data dalam rangka perencanaan program penanggulangan rawan pangan.

c)      Revitalisasi kelembagaan SKPG.

d)      Penigkatan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi masalah kerawanan pangan.

e)      Penyusunan pedoman koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan.

 

7.    Program Pengembangan Lahan Kering (PIDRA) 

 

            Program PIDRA (Participatory Integrated Development In Rainfeed Areas) adalah Proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan  IFAD yang dipusatkan dikawasan pertanian yang berpenduduk miskin di lahan kering, tadah hujan, dan kurang mendapat kesempatan dalam proses pembangunan yaitu masyarakat miskin dipedesaan yang hidup serba keterbatasan: berusahatani   secara tradisional, dukungan fasilitas sarana dan prasarana masih belum memadai, kemampuan ekonomi karena kemiskinan sehingga kemampuan modal sangat minim.

 

            Tujuan Program adalah meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya;   meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta ling-kungan; terwujudnya sistim pertanian yang berkelanjutan dan usahatani kelompok dan partisipasi wanita; untuk mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan.Program akan dilaksanakan tahun 2001-2008 yaitu tahap I 2001-2004 dan tahap II 2004-2008.

 

            Sasaran Program  PIDRA diarahkan kepada 3 Propinsi (Jatim, NTB, NTT) yang diprioritaskan pada masyarakat penduduk miskin, berdomisili dikawasan kering, tadah hujan (75 % dataran tinggi), meliputi: 6 kabupaten di Propinsi Jatim (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Lumajang) dengan desa sasaran 225 desa, 3 kabupaten di Propinsi NTB (Sumbawa, Bima dan Dompu) dengan sasaran 75 desa, dan pada propinsi NTT pada 5 kabupaten yaitu Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat, Sumba Timor dan Alor mencakup 200 desa sasaran.

           

            Fokus program PIDRA berbasis pada kegiatan:

 

a.       Pengembangan kawasan terpadu melalui partisipatip masyarakat tani dan  wanita tani dalam berinisiatip dan menentukan kebutuhan pembangunan wilayah/dusun/desa yang menjadi prioritas dalam perbaikan taraf hidup masyarakat desa miskin,

b.       Masyarakat diharapkan tanggap terhadap pembaharuan pengembangan kawasan terpadu melalui partisipatip masyarakat tani dan wanita tani dalam mengelola hasil pertanian sehingga dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik,

c.       Dukungan program diberikan secara berkelompok pada usahatani di lahan kering serta kegiatan kelompok wanita turut berpartisipasi.

d.       Kemampuan kelompok tani dan wanita tani ditingkatkan dengan bimbingan penyuluh dan pendampingan LSM.

e.       Fasilitas pelayanan pemerintah, swasta dan LSM memberikan kemudahan dan menciptakan iklim usaha produksi pertanian dan pembangunan desa.

f.        Program Pidra tidak memanjakan petani kepada perilaku ketergantungan kepada bantuan fisik, input untuk proses produksi, tetapi diarahkan pada mewujudkan motivasi/gairah kerja dalam meningkatkan keterampilan.

 

            Komponen program PIDRA meliputi:

 

a.    Pengembangan Masyarakat dan Gender, dengan kegiatan:

1)      Pembentukan dan pemberdayaan kelompok;

2)      Pengembangan Gender; dan

3)      Pendampingan LSM.

 

b.  Pengembangan Produksi Pertanian dan Ternak.

1)      Percontohan usahatani konservasi tanah dan air;

2)      Kerjasama penelitian dan pengembangan program;

3)      Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian;

4)      Pengembangan kredit dan pemasaran.

c.       Pembangunan Prasaranan dan Pengelolaan Lahan Pedesaan

1)    Pembangunan Sarana Air Bersih

2)    Pembangunan Jalan Pedesaan,

3)    Pembangunan Konstruksi Konservasi Tanah dan Air

 

d.       Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Program.

1)      Membangun kemampuan para petugas pelaksana program melalui : pelatihan manajemen, PRA, PME, komputer, bahasa, studi banding dan lokakarya;

2)      Pengadaan tenaga konsultan untuk bidang : Manajemen, Pengembangan masyarakat dan PME.

3)      Penyediaan fasilitas dan sarana kerja untuk mendukung kelancaran kegiatan

 

Program kerja dan kegiatan tahunan Badan BKP disajikan dalam Lampiran 2.

 

 

C.  Indikator Kinerja

 

 

            Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program kerja, maka sejak pe-rencanaannya sudah disusun rencana evaluasi kinerja, yang disepakati bersama antara perencana, pelaksana, dan evaluator program kerja yang bersangkutan.   Untuk mengukur atau menilai pencapaian tersebut, diperlukan indikator, yaitu suatu alat (berupa pernyataan atau keterangan) yang secara tepat menjelaskan inti dari tujuan dan hasil kegiatan. Dalam penyusunan Program Kerja Badan BKP tahun 2001-2004, indikator kinerja yang digunakan dalam program koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan dirinci pada Lampiran 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN